rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai hendak mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi dalam yogyakarta, selasa, mengatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mengakibatkan daya beli buruh pada bahan pemakaian pokok cenderung berkurang.
menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, dan di akhirnya menyebabkan harga produk-produk naik.
sehingga, tutur dia, daya beli buruh umumnya dapat berkurang hingga 30 persen, karena selama saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa membeli daging, nanti tak mampu lagi, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga barang-barang naik, katanya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, pilihan langkah yang ingin diupayakan pemerintah agar mengimbangi kenaikan harga bbm dengan pilihan kompensasi, dan tidak menyerahkan dampak kepada para buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana web keluarga harapan (pkh), dan beasiswa kepada pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama seluruh gubernur pada jakarta, selasa (16/4) 2012, mengatakan, dengan kenaikan harga bbm untuk mobil pribadi dan telah ingin diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia juga mengatakan hampir seluruh gubernur telah menyetujui rencana opsi dan ingin diambil pemerintah tersebut.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter agar kendaraan plat hitam. malahan, ada pilihan gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu telah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang mau diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, mau mempersiapkan kebijakan secara cermat untuk pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.