mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usul peradilan militer dan transparan terhadap oknum anggota koppasus dan menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan sesuai keinginan masyarakat supaya jumlah ini diadili pada pengadilan umum, dengan begini tetap dilakukan dalam pengadilan militer namun hendaknya diselenggarakan dengan transparan, tutur endriartono sutarto pada bandung, sabtu.
usai menjadi pembicara dalam Satu diskusi selama gedung indonesia menggugat, dia menunjukan penduduk dan media massa dapat mengakses segera proses peradilan tersebut.
agar warga dapat memenuhi kiranya pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu diselenggarakan melalui sebaik-baiknya serta telah adil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa selama lapas cebongan tersebut. ada dan bilang itu asli karena tersebut agar membasmi ataupun menghabisi premanisme. manakala tersebut dilakukan seluruh orang sediakan hak sama supaya menghabisi preman, katanya.
namun, jiki aksi ini dianggap betul cuma karena kejahatan dan dilaksanakan preman, warga negara tetap tidak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi dengan cara main hakim sendiri karena bertentangan melalui negara hukum.
jadi di di memperjuangan hak tidak mesti dengan pelanggaran hukum. karena hukum harus ditegakkan, kata endriarono.